Merdeka.com - Menurut penelitian Asian Development Bank (ADB), Indonesia yang diberkati dengan kelebihan demografi 265 juta jiwa menerima pertanggungan inklusi keuangan dengan nilai sekitar USD 57 miliar, sedangkan masyarakat yang belum terlayani akses produk dan jasa keuangan sebesar 203 juta orang.
Hanya saja, mencapai inklusi keuangan tidak hanya terpenuhi hanya dengan memberikan kredit, dibutuhkan pendidikan untuk meminta bantuan kredit dan pembiayaan yang bertanggung jawab, cara keuangan pribadi dan keluarga yang baik memahami seluk beluk mengelola bisnis, sehingga masyarat menjadi melek finansial.
Menurut Presiden Direktur Finmas, Peter Lydian, masyarakat juga perlu dibekali dengan kemampuan menganalisa dan memanfaatkan pengetahuan untuk membuat keuangan yang baik.
"Memiliki kemampuan menganalisa dan memanfaatkan pengetahuan untuk membuat keuangan yang baik untuk mengatasi masalah di dunia saat ini," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (15/4).
Kata sendiri, kata dia, sesuai dengan hal tersebut. Bertujuan untuk memperoleh bantuan orang Indonesia
"Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan," jelasnya.
Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya ingin membuat semua masyarakat juga lebih mengerti tentang kebutuhan pribadi sebagai konsumen untuk memperoleh hak dan kebutuhan serta manfaat sebelum meminta pinjaman secara online.
"Kami bersyukur menerima bantuan dan bimbingan OJK dan Sinar Mas di samping sumber daya dan keahlian teknologi dari Oriente dalam perjalanan kami untuk memfasilitasi setiap pengusaha mikro dan konsumen Indonesia yang kurang terlayani," terangnya.
"Diharapkan dengan melibatkan asosiasi, industri fintech, pinjaman P2P dapat bertumbuh kuat dan sehat serta bermanfaat bagi kalangan yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, fintech diarahkan untuk inklusi keuangan," ujar Adrian Gunadi, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. [faz]
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar