JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengatur regulasi iklan lembaga jasa keuangan (LJK), termasuk fintech peer to peer (P2P) lending dan crowdfunding. Hal itu akan dilakukan dengan merevisi POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
“Pertama di POJK 1 2013 memang iklan belum dimasukkan dengan jelas. Kita akan masukkan, akan amandemen beberapa ketentuan seperti fintech P2P lending dan crowdfunding belum dimasukkan,” ujar Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindunngan Konsumen OJK Sarjito di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Dia menjelaskan, selain memasukkan iklan fintech dan crowdfunding, OJK juga akan mengatur lebih detil soal sanksi iklan yang tak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Di mana iklan jasa keuangan seharusnya mencakup pernyataan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
Baca Juga: Meresahkan, OJK Bakal Atur Spam Iklan Jasa Keuangan Lewat SMS
Sarjito mengatakan, sejauh ini iklan yang melanggar pedoman OJK akan dihentikan. Namun jika pelanggaran yang terus dilakukan, maka OJK bisa memberikan sanksi lebih lanjut.
“Sanksi sedang dirumuskan. Pertama yang sudah dikeluarkan adalah OJK menghentikan iklan itu. OJK punya kekuasaan itu. Tapi nanti kalau ndablek (ngeyel) akan sanksi lagi. Sementara baru lakukan penghentian untuk iklan itu,” katanya.
Dia mengatakan, dalam pedoman yang di buat OJK di antaranya ditetapkan iklan lembaga jasa keuangan tidak boleh menyesatkan, yakni dilarang menggunakan kata 'gratis' jika disertai upaya tertentu dan dilarang menggunakan kata berlebihan. Lalu kesaksian konsumen dan anjuran wajib disampaikan secara jujur.
"Contohnya jika iklan menyebutkan 'gratis hanya dengan membuka tabungan menawan senilai 100 juta'. Itu tidak diperbolehkan, apabila konsumen perlu melakukan suatu upaya tertentu terlebih dahulu, maka hal yang dijanjikan tersebut merupakan hadiah, bukan diberikan cuma-cuma. Gratis ya gratis jangan ditambah-tambahi ini itu," katanya.
Baca Juga: OJK Nilai Banyak Iklan Jasa Keuangan yang Menyesatkan
Selain itu, dilarang menjanjikan proses yang tidak sesuai dengan prosedur, iklan dilarang diperankan oleh anak di bawah 7 tahun, pejabat negara, dan tokoh agama, serta menampilkan uang dalam iklan wajib sesuai norma dan ketentuan. Kemudian iklan dilarang plagiasi atau menjatuhkan produk lain dan klaim halal hanya boleh dilakukan oleh produk yang telah sesuai prinsip syariah.
"Juga pemasaran tidak semata-mata berdasarkan hadiah, bonus, poin. Harus yang ditawarkan adalah itu produk lembaga keuangannya," kata dia.
(dni)
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar